JAKARTA -- DPP Golkar menginstruksikan Fraksi di DPR
untuk menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Golkar
memandang masalah BBM adalah beban dan tanggung jawab yang harus dipikul
pemerintah. Target yang harus dicapai adalah tetap, harus
menyejahterakan rakyat. Dengan tidak menaikkan BBM, masyarakat dinilai
akan tidak terganggu stabilitas ekonominya.
"Fraksi Golkar harus
menolak kenaikan BBM," jelas Sekjen Golkar, Idrus Marham, Kamis (29/3).
Golkar tetap menginginkan subsidi energi semaksimal mungkin untuk
rakyat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengembangkan ekonomi.
Wasekjen
Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan eskalasi massa berdemonstrasi
menolak kenaikan harga BBM harus di dengar. Kebijakan menaikkan BBM akan
berdampak serius bagi perekonomian masyarakat bawah sehingga SBY harus
membatalkan rencana menaikkan harga BBM. "Ini harus dilakukan agar massa
tidak terus menerus turun ke jalan," jelasnya. Dia menghimbau
pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk menaikkan harga BBM.
"Pimpinan
parpol, terutama yg ada di dalam koalisi setgab juga harus memberikan
argumen rasional kepada Bapak Presiden, sebagai ketua koalisi, bahwa
kenaikan BBM membuat massa mengamuk," jelasnya. Apabila hal ini
dibiarkan, pada akhirnya masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak
sensitif dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat. Partai Golkar akan
mencermati perkembangan jam per jam, dan akan memberi pertimbangan itu
pada rapat-rapat di Setgab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar